INTIPESAN.COM - Tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, serta memiliki kontribusi guna meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup dari karyawan dan komunitas lokal. Untuk itu perusahaan secara berkala harus mengkomunikasikan kepada masyarakat agar memperoleh pemahaman yang baik melalui corporate communication. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Adita Irawati selaku VP Corporate Communication,  Telkomsel pada Rabu (8/3) dalam sebuah acara The 5th Corporate Communication Summit di Hotel Menara Peninsula,  Jakarta. 

"Komunikasi perusahaan adalah sebuah bentuk komunikasi total aktivitas yang dihasilkan oleh perusahaan untuk publik, guna mencapai hasil yang direncanakan secara objektif. Termasuk diantaranya menjelaskan mengenai misi mereka dan nilai-nilai, ke dalam pesan kohesif kepada stakeholder, " ujarnya menjelaskan.

Adita dalam sesinya yang berjudul Corporate Communication Management : KPI, Responsibility and Strategy juga menjelaskan manfaat penerapan manajemen orientasi kemanusiaan dapat meningkatkan moral kerja karyawan, yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja. Sehingga bawahan akan turut berpartisipasi dan menumbuhkan perasaan ikut memiliki dan akan menciptakan kondisi manajemen partisipatif.

"Corporate Communications dalam melakukan kegiatannya juga dapat memanfaatkan berbagai media yang ada, mulai dari konvensional hingga kepada media digital seperti sosial media. Ini antara lain dilakukan dengan membangun saluran komunikasi baru melalui media Telkomsel blog, Instagram ataupun lewat Twitter, " demikian jelasnya.

Seminar The 5th Corporate Communication Summit yang diselenggarakan oleh Intipesan Pariwara ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Maret 2017. Pada hari pertama menghadirkan pembicara seperti Adita Irawati (Vice President Corporate Communication PT Telkomsel), Maria Dewantini Dwianto (Head of Corporate Communication PT Unilever Indonesia Tbk), Yuna Kristina (Senior PR Manager PT Kino Indonesia Tbk), Amalia E. Maulana (Brand Consultant & Ethnographer – Etnomark Consulting) dan Prita Kemal Gani MBA, MCIPR, APR (Founder & Director LSPR Jakarta).(Ajeng)

 

Indonesia potensi kemaritiman yang luar biasa seharusnya dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa pula. Akan tetapi saat ini pengelolaan kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau bermasalah karena SDM yang masih lemah. Tanpa itu, perealisasian program kerja yang produktif dan subtantif, potensi maritime tidak dapat di kelola secara maksimal, hal tersebut disampaikan pakar kelautan Ediwan, di Tanjungpinang, selasa, (07/03/2017).

"SDM kemaritiman itu, pelaku usaha, pemerintah dan akademisi. Ini masih bermasalah, karena masih lemah," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pengelolaan kemaritiman yang salah justru menimbulkan permasalahan. Padahal negara-negara asing sejak dahulu mengincar Indonesia yang memiliki potensi kemaritiman berlimpah.

"Jadi jangan salahkan nelayan Thailand mencuri ikan di perairan Natuna dan Anambas, karena nelayan lokal tidak dapat memanfaatkan kondisi itu secara maksimal. Mungkin nelayan Thailand menduga nelayan dan pemerintah Kepri tidak menyukai ikan," katanya, yang juga dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.

Ediwan mengemukakan pelaksanaan penegakan hukum untuk mengamankan sektor kematiriman juga masih lemah. Selama ini, pengamanan sektor kemaritiman tidak substantif, karena tidak dilakukan dengan pendekatan SDM dan sumber daya alam.

Pengamanan subtantif seharusnya tidak hanya sebatas melarang nelayan mengambil ikan, melainkan mereka juga harus diajar untuk menangkap ekosistem laut secara benar. Nelayan juga harus diarahakn mengelola potensi kemaritiman dengan benar.

"Hari ini pemerintah melarang, tapi tidak diarahkan untuk mengelola dengan baik sehingga sumber daya. Ada aturan yang melarang, tetapi yang membenarkan tidak ada," ucapnya.

Langkah yang harus dilakukan untuk merealisikannya yakni memiliki program yang baik, yang dapat dilaksanakan. Program itu seperti strategi penangkapan ikan, dengan membahas kapasitas kapal, alat tangkap ikan dan nelayan yang siap melaut. Ketika membahas soal budidaya ikan, lanjutnya harus disiapkan pelaksananya, pembenihan, sarana dan prasarana. Jangan pula membangun kerambah ikan kalau tak ada benih dan nelayan yang mengurusnya.

"Ada yang siap melakukan budidaya, tetapi tidak ada bibit. Ini kan bermasalah. Cerita kita soal pengembangkan sektor kemaritiman itu terputus-putus, seharusnya dirangkai bersama. Ini yang dimaksud kinerja yang produktif," katanya.

Ediwan juga menyorot instansi teknis yang menangani sektor kemaritiman. Menurutnya, instansi tersebut lemah dalam menginplementasikan kebijakan yang substantif. Selain itu, instansi yang menangani sektor kemaritiman  juga tidak bersinergi, masing-masing membuat program sendiri.

Sebagai contoh, pengembangan kawasan hutan bakau yang dilakukan DKP, ternyata tidak bersinergi dengan Dinas Kehutanan. Contoh lainnya, DKP mengembangkan kawasan konservasi, tetapi tidak bersinergi dengan Dinas Pariwisata.

"Masing-masing jalan sendiri, lantas ke mana tujuan mereka. Ini permasalahan fatal, yang seharusnya diperhatikan karena anggaran daerah dan negara yang dihabiskan sangat besar," ujarnya.

Sedikitnya, ada dua hal yang menjadi permasalahan di instansi teknis yakni secara ilmiah melalui pendekatan pengembangan sektor kemaritiman, dan secara buatan atau teknologi.

"Ketika bicara teknologi, fatal. Ada yang bicara sampai ke langit ketujuh, tetapi tidak tahu implementasi. Ada yang bicara secara tradisional, tetapi selera modern. Ada keinginan yang tidak sejalan dengan implementasi, mestinya disejajarkan," pungkas dia.

Sumber/Foto : metronews.com

 

Guna membangun keadilan dan memajukan bangsa diperlukan efisiensi kerja, dan ini bisa dilakukan dengan tidak perlu banyak melakukan kajian. Serta harus diimbangi dengan kepastian langkah. Demikian yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Sinin (6/3) di Jakarta.

Dalam proses mencapai kinerja pertumbuhan agresif sesuai target, peran sumber daya manusia (SDM) menjadi asset yang signifikan dalam mencapai kinerja positif. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat pencapaian laba bersih perusahaannya sebesar Rp11,34 triliun atau tumbuh 25,1% dibanding laba akhir 2015 sebesar Rp9,07 triliun. Pencapaian kinerja tersebut membutuhkan SDM yang mumpuni yang didukung Serikat Pekerja (SP) BNI. Hal tersebut disampaikan Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan BNI Imam Budi Sarjito,  pada Sabtu (4/3) di Jakarta.

Terkait penerimaan laporan dugaan penyebaran informasi tidak benar atau hoax. Polisi Republik Indonesia  akan memperkuat sumber daya manusia (SDM) untuk melawan penyebaran berita palsu atau hoax, terlebih orang yang bermain teknologi informasi tentu memiliki kemampuan membuat dan menyebarkan berita hoax. Karena itu, pihak Polri masih mempersiapkan SDM guna membangun kekuatan melawan penyebar berita hoax itu, demikian yang diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, pada Minggu (5/3) di Jakarta.

Indonesia saat ini belum memiliki kebijakan bidang ketenagakerjaan yang ideal dan bagus untuk diterapkan. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang terlambat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga akan terlibas pada persaingan global di masa yang akan datang. Hal tersebut dijelaskan oleh anggota Komisi IX DPR Adang Sudrajat dalam keterangan pers pada Minggu (5/3) di Jakarta.

More Articles ...