ACDP Berperan Dalam Pembuatan Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset

Education

INTIPESAN.COM - Dalam proses pembuatan kebijakan di bidang Pendidikan, studi memainkan peran penting didalamnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (Analytical and Capacity Development Partnership atau ACDP). Demikian yang disampaikan oleh  Mendikbud, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP dalam pidato kuncinya di acara puncak ACDP, yang  juga meluncurkan sistem repositori online “Referensi Kebijakan Pendidikan Indonesia” (REKAPIN.ID) pada Selasa (11/7) di Plasa Insan Berprestasi, Senayan,  Jakarta 

“Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset menjadi radar bagi upaya berkelanjutan kami untuk mereformasi sistem pendidikan, baik di tataran tata kelola maupun di tataran program. Oleh sebab itu saya menghimbau seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk bekerjasama mewujudkan tujuan reformasi, dan untuk terus aktif melibatkan para peneliti dan praktisi,” ujarnya menjelaskan.

ACDP sendiri merupakan  fasilitas yang mempromosikan kegiatan studi dan dialog kebijakan pendidikan, serta reformasi institusi dan organisasi dalam rangka mendukung prioritas-prioritas strategis di bidang pendidikan. 

Kerja ACDP mencakup topik yang sedemikian luas, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, seputar kegiatan belajarmengajar dan tata kelola pendidikan. Keluaran-keluaran ACDP relevan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 

Kemitraan ini juga telah menyediakan dukungan bagi pemerintah provinsi Aceh, Papua dan Nusa Tenggara Timur, melalui sejumlah studi dan program percontohan terkait pengembangan guru, pengajaran multi-bahasa, serta penguatan perencanaan dan pengawasan pendidikan. ACDP juga memberi dukungan terhadap reformasi kurikulum dan penilaian, serta metodologi ajar pendidikan Agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama. 

“Salah satu keluaran berharga dari kemitraan ini adalah studi komprehensif, bimbingan teknis dan lahirnya berbagai buku panduan Metode Pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Islam Rahmatan Lil’ Alamin,” imbuh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.

Dalam kegiatan yang bertema “Sharing Knowledge to Policy and Beyond in the Education Sector” ini, seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan menekankan pentingnya keberlanjutan dari hal yang telah dimulai oleh ACDP. 

“ACDP telah membangun pengetahuan yang begitu penting tentang sektor pendidikan Indonesia, dan telah berbagi pembelajaran pengalaman dan praktik baik internasional,” tutur ADB Country Director for Indonesia, Winfried Wicklein. 

Menurutnya ACDP telah berupaya agar pengetahuan yang telah dihimpun dapat diaplikasikan, dan ACDP melakukannya dengan cara menyediakan wadah bersama bagi para pemangku kepentingan, melalui strategi komunikasi dan pembangunan hubungan untuk dapat mempromosikan dialog dan reformasi kebijakan, dan dengan menghubungkan praktik baik internasional dengan inisiatif pengembangan kapasitas.

“Pemerintah Uni Eropa sangat menghargai integritas dan kualitas dari begitu beragamnya produk pengetahuan yang dihasilkan oleh ACDP. ACDP telah menarik perhatian kami terhadap studi-studi pendidikan yang demikian komprehensif, dimana tidak hanya dimanfaatkan untuk mendorong proses knowledge-to-policy, tetapi juga membantu perencanaan dan praktik di tingkat nasional dan regional,” ujar Minister Counsellor Uni Eropa, Franck Viault. 

Sementara itu Minister Counsellor Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia, Fleur Davies menyatakan bahwa Pemerintah Australia merasa senang dapat mendukung promosi reformasi dan dialog kebijakan pendidikan di Indonesia melalui ACDP. 

"Program ini telah menghasilkan lebih dari 100 publikasi yang mencakup riset, studi analisis dan risalah kebijakan dari beragam persoalan pendidikan yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Kemitraan ini tidak hanya berperan sebagai ‘produsen pengetahuan’, tetapi telah berevolusi menjadi ‘penerjemah dan mediator ilmu pengetahuan’, mendukung dialog kebijakan melalui berbagai medium,” demikian jelasnya. (Artiah)